Logo

Direktorat Pakan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian Indonesia

 
Rakor Pakan Unggas
Rabu, 22 Oktober 2014
   

RAPAT KOORDINASI PAKAN UNGGAS 

Jakarta, 25 September 2014

 

Dalam  rangka menindaklanjuti hasil pengawasan ke pabrik pakan serta sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kebijakan pakan unggas, telah dilaksanakan rapat koordinasi pakan ungas pada tanggal 25 September 2014,  bertempat di Ruang Rapat Utama I Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rapat dipimpin oleh Direktur Pakan Ternak dan dihadiri oleh Perwakilan pabrik pakan unggas, pengurus GPMT, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP – Bekasi), Kasubdit lingkup Direktorat Pakan Ternak, Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan  dan  staf terkait. Dari hasil pembahasan dan diskusi  yang berkembang, dapat dilaporkan sebagai berikut : 

  1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa  Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal, serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  2. Dalam rangka menghadapi Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA) Tahun 2015 perlu adanya jaminan tertulis bahwa produk pakan telah memenuhi persyaratan SNI dan aman untuk dikonsumsi sehingga sertfikasi produk pakan mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan membantu kelancaran dalam perdagangan,
  3. Untuk memastikan bahwa pakan yang beredar telah memenuhi  standar mutu dan keamanan pakan (SNI) atau persyaratan teknis minimal (PTM), maka  pada tanggal 7 – 28 Juni 2014 telah dilaksanakan pengawasan ke  28 pabrik pakan, di 7 provinsi, dan hasil pengawasan telah dikirimkan ke masing-masing pabrik pakan.
  4. Hasil pengawasan dan kesepakatan tindak lanjut adalah :

1) Pendaftaran Pakan

Dari hasil pengawasan ditemukan bahwa jumlah pakan yang diproduksi dari seluruh perusahaan yang diawasi yaitu sekitar 793 jenis pakan. Dari jumlah tersebut, 316 jenis pakan yang sudah memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) dan 347 jenis pakan belum mempunyai NPP. Jumlah NPP yang sudah kadaluarsa dan masih digunakan oleh pabrikan yaitu sebanyak 79 jenis pakan dan jumlah jenis pakan yang diproduksi untuk kebutuhan sendiri sebanyak  40  jenis.

 2) Label Pakan

Penulisan keterangan/informasi  pada label belum memenuhi ketentuan dalam Permentan 19 Tahun 2009  tentang Syarat dan Pendaftaran Pakan, diantaranya belum dicantumkan : bahan yang digunakan, imbuhan pakan, tanggal dan kode produksi serta Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Disamping itu  sebagian ditemukan warna label tidak sesuai.

 3) Kemasan Pakan

Sesuai surat Direktur Pakan Ternak No: 11.44/sr.180/E/F.3/0713 tnggal 11 Juli 2013 diminta kepada pabrik pakan yang memproduksi pakan unggas agar pada kemasan mencantumkan “larangan digunakan untuk pakan ruminansia (sapi, kerbau, kambing domba)”, dengan warna mencolok dan mudah dilihat.  

Pelarangan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE), atau Scarpie pada kambing/domba yang dapat menular pada manusia. Dari hasil pengawasan belum seluruh pabrik pakan mencantumkan larangan dimaksud.

4) Masa Berlaku Sertifikat Hasil Uji Mutu Pakan

Beberapa sertifikat hasil uji yang dilampirkan dalam pengusulan pendaftaran pakan sudah terlalu lama, bahkan lebih dari satu tahun.

5) Penggunaan Enzym Phytase   

Beberapa jenis pakan yang diujikan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi, tidal dapat lulus uji, utamanya pada pengujian Phospor (P). Hal ini disebabkab karena penggunaan enzym phytase.

6) Pelaporan

Dalam Permentan 19 tahun 2009 disebutkan bahwa pemegang NPP wajib menyampaikan laporan penyediaan yang meliputi produksi, impor dan penyaluran pakan setiap 3(tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa perusahaan belum tertib menyampaikan laporan penyediaan dimaksud. 

  1. Kesepakatan  dan Tindak Lanjut : 

1)  Terhadap  jenis pakan yang belum mempunyai NPP dan atau yang NPP nya sudah kadaluarsa, maka dalam waktu  6 (enam) bulan sajak tanggal 1 Oktober 2014, perusahaan sudah harus mendaftarkan pakannya. 

2)  Terhadap label pakan disepakati, bahwa perusahaan yang belum sesuai, akan memperbaiki label sesuai dengan ketentuan dan warna label sesuai ketetntuan, dalam pengadaan label berikutnya. 

3)  Seluruh pabrik pakan menyepakati  dalam pengadaan karung/kemasan, kedepan, akan mencantumkan  “larangan digunakan untuk pakan ruminansia (sapi, kerbau, kambing domba)”, pada karung/kemasan menggunakan warna merah. 

4)  Terhadap masa berlaku sertifikat mutu pakan untuk pendaftaran pakan,  forum rapat menyepakati  3 (tiga) bulan sejak tanggal yang tertera pada sertifikat tersebut. 

5)  Terkait dengan nilai Phospor (P) dalam pengusulan revisi SNI sudah diakomodir menggunakan 2 pendekatan yaitu tanpa enzym atau menggunakan enzym. Sementara menunggu hasil resmi dari BSN maka Direktorat Pakan akan mengambil kebijakan dengan  fatwa komisi pakan, yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan komisi pakan. 

6)  Laporan produksi, impor dan penyaluran pakan per triwulan secara tertib akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktorat Pakan Ternak dengan tembusan Dinas Peternakan Provinsi setempat,  atau melalui email  ke : direktoratpakanternak@yahoo.co.id 

  1. Informasi Tambahan

1)   Pendaftaran Pakan Secara Online

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha, dan guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan  penerapan sistem pelayanan perizinan secara Online,sudah menjadi keharusan. Sebagai tindak lanjutpelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 117/permentan/HK.300/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online.

Sejak tanggal 1 Juni 2014 melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) telah diterapkan permohonan pendaftaran pakan secara Online. Aplikasi Pendaftaran Pakan Secara Online dapat di akses melalui http://ap1. pertanian.go.id/izin pakan

2)   Audit Pabrik pakan Sebagai Mandat Dalam Pemberian Sertifikat CPPB.

Dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 240 tahun 2003, tentang Cara Pembuatan Pakan Yang Baik, disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan Sertifikat CPPB kepada Produsen pakan yang telah menerapkan CPPB.

Pemberian Sertifikat akan dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan hasil penilaian CPPB yang dilakukan oleh Tim Penilai, dengan menggunakan instrumen yeng telah ditetapkan. Pada bulan Oktober 2014,  Direktorat Pakan Ternak akan melakukan penilaian penerapan CPPB  pada beberapa Pabrik Pakan di wilayah Bogor dan Banten.

 
ARTIKEL POPULER
PENGUNJUNG
Mouse Pengunjung Online: 30
  Pengunjung Hari Ini: 55
  Total Kunjungan: 223672