Logo

Direktorat Pakan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian Indonesia

 
Pemikiran Pengembangan Sistem Pakan Nasional
Selasa, 03 Februari 2015 Oleh Admin
    2970 dibaca

PEMIKIRAN PENGEMBANGAN SISTEM PAKAN NASIONAL

Pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi suatu usaha peternakan, yaitu sekitar 70- 90% dari biaya produksi. Efisiensi usaha peternakan juga sangat tergantung dari penggunaan pakan. Diantara negara-negara di Asean, Indonesia mempunyai peluang pengembangan industri pakan yang bisa berkompetisi dengan negara lain. Indonesia punya lahan cukup luas untuk memproduksi bahan baku pakan. Misalkan saja apabila penanaman jagung diintensifkan sehingga produktivitasnya meningkat 2 kali lipat, maka Indonesia mampu menjadi penghasil jagung utama di ASEAN.

Berdasarkan proyeksi populasi sapi nasional selama tahun 2014, kebutuhan pakan konsentrat untuk sapi pembibitan dan penggemukan pada tahun tersebut diperkirakan sebanyak 25,6 juta ton. Laju peningkatan kebutuhan konsentrat dari tahun 2010 sampai 2014 diperkiraan sebanyak 1,34 juta ton per tahun.

Keterbatasan ketersediaan pakan menjadi penyebab sulitnya pengembangan skala usaha dan kepemilikan sapi. Pertumbuhan industri     berbasis           biomasa          (bio-based Industry) menyebabkan munculnya kompetisi dalam penggunaan biomasa limbah agro-indutri, seperti bungkil biji sawit, bungkil kopera, onggok, dedak dll. Negara-negara pengolah biomasa seperti Jepang, Korea danTaiwan merupakan negara potensial yang mengirnpor biomasa limbah agro-industri untuk berbagai kepentingan industri energy dan farmasi dengan menawarkan harga bell yang lebih tinggi dari pada harga dalam negeri. Sementra itu biomasa tersebut di Indonesia merupakan bahan baku pakan utama. Akibatnya harga bahan baku pakan terus meningkat, bahkan sering sulit ditemukan di lapangan, sehingga para peternak mengalami kesulitan dalam memberi pakan terbaik, akibatnya target pencapaian bobot potong mengalami perlambatan karena pertambahan bobot badan harian kurang dari target. Kebutuhan nutrisi (protein 14%,TDN 70%) seringkali sulit dicapai. Harga ransum di lapangan dengan jumlah protein dan TDN tersebut sudah menembus harga Rp. 2100/kg (akhir Oktober 2010, di Jawa dan Sulawesi Selatan).

Ketersediaan hijauan pakan di Indonesia merupakan tema utama yang menjadi pembatas perkembangan pembibitan sapi, karena hijauan merupakan bahan pakan utama (>80% dari total bahan kering) untuk usaha ternak pembibitan. Sistem produksi hijauan pakan tidak diprogram secara khusus untuk dihasilkan dalarn kawasan yang luas, sehingga peternak selalu memiliki masalah dengan penyediaan hijauan pakan.

Di sisi lain komersialisasi rumput gajah masih sangat terbatas di daerah-daerah tertentu. Secara bisnis produksi rumput gajah dapat rnemberikan keuntungan bersih Rp. 2 juta - Rp.4 juta per ha untuk setiap 40 hari. Kondisi ini dapat memberi peluang terjadinya adinya konversi lahan padi menjadi rumput gajah jika tidak diprogramkan secara khusus berupa Zona Produksi Hijauan Pakan (ZPHP).

Masalah hijauan pakan lainnya adalah belurn optimalnya pengelolaan padang penggembalaan alam di wilayah NTT pulau Flores dan pulau Timor dan NTB. Padang penggembalaan cenderung mengalami penurunan produktivitas akibat tekanan penggembalaan yang tidak optimal (cenderung over dan under grazed), sehingga muncul gulma bunga putih yang menjadi persoalan besar dan berdampak pada ekonomi regional, karena dapat menurunkan populasi sapi. Demikian pula dengan kekeringan menyebabkan ketersediaan hijauan pakan di wilayah NTB dan NTT menjadi penyebab utama penurunan populasi sapi temporal, akibat kematian dan penjualan oleh peternak.

Hal lain yang menjadi masalah penyediaan pakan adalah informasi bahan baku tidak simetris antara peternak dengan penyedia. Harga yang ditanggung oleh peternak seringkali tidak menggambarkan kualitas yang diterima peternak. Hal ini berakibat pada sistem tata niaga yang tidak efisien, karena peternak mendapatkan bahan pakan bukan dari sumbernya.

a.    Keterbatasan Benih dan Bibit

Masalah lain yang harus dipecahkan dalarn pengembangan hijauan pakan adalah sulitnya mernperoleh jenis dan bibit (benih) tanaman pakan unggulyang rnernilikitingkat produktivitas (kuantitas dan kualitas) tinggi dengan daya adaptasi terhadap lingkungan cukup baik untuk skala pengembangan besar. Selain memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan bibit unggul tanaman pakan seharusnya memiliki kegunaan lain (multi purpose) seperti untuk industri farmasi dan industri serat, sehingga dapat rnemberikan nilai tambah secara ekonomis bagi para peternak sapi perah.

b.    Kinerja Bisnis Hijauan Pakan Rendah

Permasalahan lain dalam pengembangan hijauan pakan adalah masih rendahnya dinamika bisnis hijauan pakan, hal ini disebabkan karena (a) sifat produksi hijauan pakan yang fluktuatif, (b) sifat fisik hijauan pakan yang bulky (amba) dan (c) masih belurn mapannya pasar hijauan pakan. Rendahnya dinamika bisnis hijauan pakan menyebabkan tidak terpacunya pengembangan sentra­sentra produksi hijauan pakan dan terbatasnya ketersediaan hijauan pakan Berta ketidakpedulian produsen dan konsumen hijauan pakan terhadap kualitas. Oleh karena itu perlu adanya teknologi yang memungkinkan terpacunya komersialisasi (perdagangan) hijauan pakan.

c.     Kelemahan Mekanisasi Bidang Peternakan

Permasalahan pokok terkait dengan halini adalah lemahnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia, sehingga pengolahan lahan, mobilisasi biomas, pengawetan dan distribusi biomas sumber pakan dilakukan secara manual sepanjang tahun dalam skala yang kecil-kecil. Lemahnya sistem mekanisasi di Indonesia juga menjadi faktor utama penyebab lemahnya sistem pra-pabrikasi bahan baku pakan. Bahan baku tidak siap untuk di proses langsung di pabrik. Kelemahan sistem mekanisasi juga berdampak pada terhambatnya sistem distribusi pakan ternak ruminansia jarak jauh (antar pulau).

d.   SDM Pakan Nasional Belum Tertata

Dalam sistem penyediaan pakan ruminansii dibutuhkan beberapa keahlian dan profesionalisme, antara lain : keahlian pabrikan, pengawasan mutu pakan, tenagi spesialis formulator, tenaga ahli industri Di Indonesia spesialisasi dan sertifikas SDM untuk menunjang isitem industr pakan nasional belurn tertata dengan balk Perguruan tinggi sebagai sumber SDA belum menjalankan program-progran khusus untuk industri pakan.

e. Pergeseran Fungsi Lahan Penggembalaan

Indonesia adalah negara yang sistem tataguna lahannya masih bermasalah. Tataruang dan tataguna lahan sering kali dilanggar oleh masyarakat dan pemerintah sehingga lahan produktif pertanian sering mengalami konversi karena alasan ekonon jangka pendek.

Padang penggembalaan alam merupakan potensi alam yang sangat berarti bagi wilayah kantong ternak NTB (Sumbawa), NTT dan Sulawesi Selatan. Data luasan padang penggembalaan menunjukan penurunan yang signifikan secara nasional. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena penurunan luasan padang penggembalaan ini mengandung arti penurunan nilai KPPTR (Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminansia).

Australia yang merupakan negara ternak dunia, memiliki rasio jumlah ternak dengan padang pengggembalaan 1:10, yaitu 1 ekor ternak memperoleh kesempatan 10 ha lahan. Hal serupa dapat terjadi di Indonesia, namun ketersediaan lahan khusus padang penggembalaan di Indonesia kurang mendapatkan, padahal negara kita masih cukup luas.

Padang penggembalaan merupakan sarana Produksi dengan sistem managemen input murah (low cost management) terutama Untuk pembibitan .Oleh karena itU revitalisasi dan perluasan padang rumpus di wilayah Sulawesi Selatan, NTT dan NTB pent menjadi fokus pembangunan peternakan nasional. Program ketiga propinsi tersebut untuk menjadi propinsi sapi atau propinsi sejuta sapi atau bumi sejuta sapi perlu realistic didukung oleh sumber pakan yang cukup.

Kelembagaan

Beberapa persoalan diatas yang telah dibahas sangat sulit diselesaikan dalam waktu yang cepat, dan dapat menghambat swasembada daging, jika tidak ditangani secara terpadu dan terkoordinir dengan baik oleh pemerintah sebagai regulator. Peran dan fungsi kelembagaan terutama pemerintah disamping kelembagaan di masyarakat perlu dimaksimalkan. Beberapa permasalahan di lapangan yang terkait dengan kelembagaan antara lain :

Permasalahan ketersediaan bahan baku pakan perlu diatangani lintas sektoral, karena sebagian besar persoalan kornoditas bahan baku pakan berada di luar otoritas Direktorat Jenderal Peternakan, seperti kementrian perdagangan dan kementrian perindustrian. Kelembagaan yang menaungi sistem koordinasi ini belum secara efektif memanfaatkan aspek legal (peraturan) yang berlaku.

Tingkatan aspek legal untuk koordinasi hanya sebatas Permen (Peraturan Menteri) akan menyulitkan koordinasi lintas sektoral dan tidak efektif mempengaruhi kebijakan sektoral kementrian lain. Oleh karena itu untuk aspek penting seperti bibit dan pernbibitan, lahan dan pakan perlu peratUran setingkat Kepres atau Perpres.

Sistem tataniaga pakan di Indonesia belum tertata dengan baik, sehingga seringkali terjadi fluktuasi ketersediaan bahan baku pakan. Persaingan dengan bio-based industry di luar negeri membuka peluang terjaclinya export bahan baku pakan sebagai sumber biomas. 

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis pakar dan kajian masalah maka dibuat rekomendasi berdasarkan prioritas sebagai berikut :

a.         Pengembangan wilayah baru sumber pakan

b.         Pembentukan institusi penyangga penyediaan bahan baku pakan

c.         Pengembangan sistem joint produksi antar wilayah

d.         Pemetaan       dan      revitalisasi       padang penggembalaan

e.         Pengernbagan SDM pakan nasional

f.          Pengembangan zona produksi hijauan pakan

g.         Penguatan Litbang tanaman pakan

h.         Subsidi harga bahan baku pakan

i.          Pengembangan sistem mekanisasi pakan

j.          Strukturisasi tata niaga bahan baku pakan

k.         Pemberlakuan tarif expor bahan baku pakan

 

 

 

(Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Agr.Sc)

Disadur dari InfoFeed Volume 1, No.1, Maret 2011

 

 

 

 

 
ARTIKEL POPULER
PENGUNJUNG
Mouse Pengunjung Online: 43
  Pengunjung Hari Ini: 68
  Total Kunjungan: 223685